4 Bulan Menjabat, Bobby 2 Kali Terima LAHP Terkait Medis

159

MITRAKITANEWS.COM | Medan -Empat bulan menjabat, Walikota Medan, Bobby Nasution dua kali menerima Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman terkait persoalan medis.

LAHP pertama tentang tidak dibayarkannya insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) penanganan Covid di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan.  LAHP ini diterima langsung oleh Bobby Afif Nasution pada hari Senin, (15/3) lalu.

Saat itu, usai menerima LAHP yang diserahkan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Abyadi Siregar, Bobby Nasution langsung memerintahkan untuk membayarkan insentif Nakes penanganan Covid-19 tersebut.

Sementara, LAHP Ombudsman yang merupakan rangkaian akhir dari seluruh proses penanganan laporan itu menemukan 3 maladministrasi.

Maladministrasi dimaksud antara lain ialah penundaan berlarut, yakni belum membayarkan insentif para nakes dimaksud sejak tahun 2020.

Kemudian maladministrasi tidak kompeten yang mana tertundanya pembayaran itu karena ada prosedur dan mekanisme yang tidak dijalankan sehingga tertunda pembayarannya.

Salah satunya adalah lampiran surat permintaan dana itu tidak sinkron dengan data usulan dari dinas kesehatan.  Sehingga kemudian data nominal tidak sesuai dengan data jumlah nakesnya.

Selanjutnya temuan Ombudsman Sumut adalah penyimpangan prosedur, yakni pemotongan pajak dari dana insentif yang diterima oleh Nakes. Padahal, ada peraturan pemerintah yang menyebutkan bahwa terkait intensif nakes ini tidak boleh dikenakan pajak dan yang sudah dipotong harus dikembalikan.

LAHP kedua yang diterima Bobby Nasution selama menjabat sebagai Walikota Medan ialah tentang melayangnya nayawa pasien di RSUD dr Pirngadi beberapa waktu lalu karena diberi tabung oksigen yang diduga kosong.

“Kehadiran saya di Ombudsman adalah kali kedua setelah 4 bulan menjadi Walikota Medan. Dan keduanya menyangkut permasalahan medis,” ujar Bobby Nasution usai menerima LAHP di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Jalan Sei Besitang No. 3 Medan, Jumat, (11/6/2021).

Menurutnya, saran dan rekomendasi Ombudsman akan jadi catatannya.

“Ini jadi teguran keras kedepannya bagi manajemen. Karena sudah ada LAHP.  Mudah-mudahan ini jadi koreksi terkhusus bagi pemko Medan melalui fasilitas kesehatannya RSUD Pirngadi,” kata Bobby.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, pihknya menemukan adanya dugaan maladministrasi terkait tidak dilakukannya kalibrasi terhadap regulator oksigen di RSUD Pirngadi sejak 2018.

“Kalibrasi atau pengujian wajib dilakukan secara berkala minimal setahun sekali terhadap peralatan medis oleh Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan (BPFK) untuk memastikan alat berfungsi dengan baik,” sebut Abyadi.

Namun, kata Abyadi, dalam hal ini Ombudsman menemukan bahwa terhadap regulator tabung oksigen, sudah tidak dilakukan kalibrasi sejak 2018 oleh RSUD Pirngadi Medan.

“Ini tentu harus menjadi perhatian dan diperbaiki ke depannya. Jangan ada lagi peristiwa seperti ini,” pungkas Abyadi. (Rk. Siahaan)

Berita Terkait
loading...
error: Content is protected !!