Anggaran Pertahanan Lebih Besar Dari Pada Pendidikan Dan Kesehatan, BMI : Dimana Akal Sehatnya ?

121

MITRAKITANEWS.COM, Jakarta – Kirana Pungki Apsari SH, Departemen Kajian dan Opini Publik DPN Bintang Muda Indonesia (BMI) menyebut tingginya anggaran pertahanan dibanding anggaran kesehatan dan pendidikan yang digabung adalah kebijakan yang tidak strategis terlebih di masa covid-19. Diapun menyarankan, Fraksi-fraksi di DPR harus menolak keras kebijakan tersebut.

“Agar fokus pentingnya ke pendidikan dan kesehatan, soal pendidikan sebagai pondasi kemajuan bangsa jadi pendidikan jangan sampai ambruk dan diremehkan oleh pemerintah,” ujar Kirana melalui rilis pers yang diterima MitrakitaNEWS, Senin (4/1/2021).

Baca Juga :
Usai Deklarasi dan Pelantikan, BMI Asahan Komitmen Bentuk Kader Muda

BMI DKI Jakarta Bagikan 50 Paket Sembako Kepada Mahasiswa Asahan

Kirana menyebut bahwa kalau itu dilakukan, maka pemerintah benar-benar melakukan gimmick atau sandiwara bahwa benar-benar serius mau bekerja untuk kemaslahatan rakyat terlebih di masa Covid-19 ini.

“ini adalah musibah yang harus serius ditangani, telah terlalu banyak nyawa melayang karena Covid-19 ini, mulai dari gugurnya tenaga medis, masyarakat yang teinfeksi virus in dan semakin banyak masyarkat yang kehilangan pekerjaan, sehingga ekonomi Indonesia pun menjadi kritis, dalam hal ini perlu dipertanyakan kemampuan pengetahuan atau knowloadge dan hati nurani bagi Fraksi di DPR yang mensetujui kebijakan tersebut” tukas Kirana.

loading...

Sayap Demokrat ini melihat bahwa bangunan kesehatan dan pendidikan akan mendapat musibah lebih banyak di tahun 2021 ditambah dengan kalahnya anggaran dua bidang ini terhadap anggaran pertahanan.

Baca Juga :
Ketua BMI : Statement Bu Mega Tidak Mendidik

BMI Minta Agar Jokowi Evaluasi Stafsus Millenial

“selain juga, dua bidang ini dipegang oleh dua menteri yang tidak perform, kami berani menyatakan tahun 2021 sebagai Tahun kelam Kesehatan dan Pendidikan. Bagaimana tidak, di tahun lalu saja KEMENHAN adalah yang paling boros, nilainya amat fantastis Rp.136,6 T” ujar Kirana.

Bahkan, dunia pendidikan pun terbaru mengeluarkan kebijakan tak ada PNS baru bagi Guru di tahun ini.

“Ini bertentangan sekali dengan di masa sebelum pak Jokowi yaitu Pak SBY yang amat sangat peduli kesejahteraan kaum Guru dan pendidikan. Karena beliau paham betul untuk memperbaiki suatu bangsa, maka amat perlu untuk memperbaiki sistem dan fasilitas pendidikan dan kesejahteraan Guru,” ujar Kirana mengakhiri. (*/Red)

Berita Terkait
Komentar
Sedang memuat...