Bawaslu Asahan Akan Telusuri ASN Yang Dampingi ST20 Bertemu Ketum Parpol

665

MITRAKITANEWS.COM, Asahan – Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Asahan akan melakukan penelusuran terakit netralitas ASN menjelang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Asahan.

Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Kabupaten Asahan, Khomaidi Hambali, terkait informasi dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Asahan tentang keterlibatan ASN dalam pertemuan pasangan Surya-Taufik (ST20) dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kami sudah terima informasi tersebut dan tahapan selanjutnya kami akan telusuri tentang informasi yang kami terima,” ujar Ketua Bawaslu Asahan saat dikonfirmasi MitrakitaNEWS melalui telepon, Kamis (30/07/2020).

Namun, Khomaidi tidak merinci secara jelas sampai mana tahapan penelusuran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Asahan.

Sebelumnya, beredar di media sosial (medsos) pasangan ST20 melakukan sesi foto bersama dengan Zulkifli Hasan. Meskipun belum diketahui tujuan dan tema pertemuan itu, namun diduga kuat sedang lakukan lobi-lobi politik terhadap PAN untuk dijadikan salah satu partai yang merekomendasi di Pilkada Asahan.

Dalam sesi foto bersama yang tersebar di medsos itu, terlihat dua Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Akhyar merupakan guru di SMAN 2 Kisaran dan Sekretaris Daerah (Sekda) Asahan, Taufik ZA. Akibatnya, foto yang beredar pun menjadi polemik dengan adanya ASN terlibat politik praktis dan diduga tidak netral.

Berselang waktu, dikabarkan ASN tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Asahan untuk diperiksa karena mendampingi pasangan ST20 ke partai politik.

Terpisah, praktisi hukum di Asahan, Hidayat Afif, menanggapi perihal netralitas ASN mengatakan, ASN harus netral dalam kancah pemilihan kepala daerah, yang artinya ASN tidak boleh berpolitik praktis.

“Misal, secara terang-terangan mendukung salah satu calon,” ujarnya kepada MitrakitaNEWS.

Ditambahkannya, jika salah satu paslon merupakan petahana, tidak boleh mengarahkan ASN beserta keluarga untuk berpihak kepadanya.

“Apalagi dengan cara intimidasi, tekanan kepada bawahan,” katanya.

Ketua LBH Medan Pos Cabang Asahan itu pun menjelaskan undang-undang serta peraturan yang mengisyaratkan ASN harus netral dan tidak terlibat konflik kepentingan.

Salah satunya, jelas Hidayat Afif, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f, diamanatkan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Selain UU 5/2014, lanjutnya lagi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 11 huruf c terkait etika terhadap diri sendiri menyatakan, PNS/ASN menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

“Selanjutnya, juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengamanatkan ASN untuk menjaga netralitasnya,” akhir Hidayat Afif. (Nanda)

Berita Terkait
Komentar
Sedang memuat...
error: Content is protected !!