Tugas UPTD Disdik Wilayah Tanjungbalai Dipertanyakan

267

MITRAKITANEWS.COM, Tanjungbalai – Tugas dan kewenangan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kota Tanjungbalai Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai patut dipertanyakan. Pasalnya, UPTD Tanjungbalai Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Utara yang telah lama dibentuk dan dilantik sejak Juni 2017 lalu tidak mengetahui adanya pembangunan Ruang Peraktek Siswa (RPS) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 dan Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Tanjungbalai yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (DPC LPPKN) Kota Tanjungbalai, di sekretariat Jalan Jenderal Sudirman Sijambi Tanjungbalai, Kamis (15/03/2018).

Menurutnya, sejak pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota ke provinsi tanggung jawabnya ada pada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan. Tujuannya agar pemerintah provinsi lebih memprioritaskan pendidikan menengahnya dan menuntaskan program wajib belajar 12 tahun, mulai dari penganggaran, pengangkatan guru, hingga pemilihan kepala sekolah.

Seharusnya, katanya, UPTD Tanjungbalai sebagai perpanjangan tangan Dinas Provinsi Sumatera Utara mengetahui setiap kegiatan di bidang pendidikan menengah, termasuk pembangunan infrastruktur sekolah. Namun, sewaktu pihaknya menyampaikan pengaduan tertulis terkait pelaksanaan pembangunan RPS SMKN 1 dan SMKN 2 Tanjungbalai, UPTD Tanjungbalai tidak menanggapinya dengan alasan tidak mengetahui adanya pembangunan.

Lanjutnya, tujuan disampaikannya pengaduan itu agar UPTD dapat berkoordinasi dengan pihak sekolah dan Disdik Provinsi Sumut untuk menindak lanjuti pengaduan tersebut.

“Harapannya, jika terdapat kekeliruan dalam pengerjaan pembangunan segera dapat diperbaiki,” ungkap Herman.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dapat menindak lanjuti pengaduan dari lembaganya.

“Kami sudah sampaikan juga ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumut pengaduan itu. Kami harap Kepala Dinas turun kelokasi “, ujar Herman.

Ia menambahkan, waktu lalu DPC LPPKN Kota Tanjungbalai melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan RPS SMKN 1 Tanjungbalai dengan biaya Rp 503.495.750 dan RPS SMKN 2 Tanjungbalai dengan biaya Rp 275.489.641,- bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 yang dilaksanakan secara Swakelola. Dari pantauan, terdapat dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan fisik pekerjaan dari proses pengerjaan, penggunaan bahan material dan volume.

Herman menyebutkan, seperti penggunaan air dalam pengecoran beton diduga yang digunakan tidak memenuhi standar. Selain itu penggunaan kayu dan material kerikil juga diduga tidak sesuai dalam perencanaan.

“Dalam laporan pengaduan kami sudah lengkap apa yang menjadi temuan lapangan,“ terangnya.

“Jika pengaduan ini tidak ditindak lanjuti, dalam waktu dekat pihaknya akan melaporknnya ke penegak hukum,” tegas Herman.

Sementara itu, Kepala Seksi SMK UPTD Kota Tanjungbalai, Bonar Sinaga, ketika dikonfirmasi via telepon seluler, Kamis (15/03/2018), menjelaskan pihaknya tidak mengetahui adanya pembangunan RPS SMKN 1 dan SMKN 2 Tanjungbalai.

“Sejak adanya pengaduan LPPKN baru kami tahu ada pembangunan RPS di SMKN 1 dan SMKN 2 Tanjungbalai. Namun, kami tidak dapat berbuat apa-apa pak,“ jelas Bonar.

Ia mengungkapkan, sejak dibangunnya RPS SMKN 1 dan SMKN 2 Tanjungbalai, UPTD Tanjungbalai tidak mendapat laporan dari pihak sekolah sehingga UPTD tidak dapat menindaklanjuti pengaduan yang ada.(Rdp)

Bagaimana reaksi Anda tentang berita ini?
like
Bangga
0
love
Senang
0
haha
Terhibur
0
wow
Terkejut
0
sad
Sedih
0
angry
Marah
0
Berita Terkait
Komentar
Sedang memuat...