1.200 Nelayan Kerang di “Kota Kerang” Terancam Kehilangan Mata Pencarian

422

MITRAKITANEWS.COM, Tanjungbalai – Kota Tanjungbalai yang identik dengan sebutan Kota “Kerang” kini terancam tidak memiliki nelayan pencari kerang.

Bagaimana tidak, sudah 1 Bulan lamanya nelayan tidak melaut dikarenakan adanya ancaman dari sesama para nelayan berasal dari Silau Laut, Kabupaten Asahan.

Tidak kondusifnya perairan terjadi karena kelompok nelayan gurita yang berasal dari Silau Laut, Kabupaten Asahan, melakukan pengkavlingan dengan memasang tiang pancang sejauh 4 mil dari bibir pantai dipicu oleh Permen Kelautan dan Perikanan No 71 Tahun 2016, mengenai jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan, pasal 26 (01) yang bunyinya “penggaruk berkapal (Boat Dredges) merupakan alat tangkap kerang yang boleh dioperasikan Pada Jalur penangkapan di Zona 1B, yakni 2-4 Mil Laut diukur dari sudut terendah”.

Hal ini diungkapkan Arjuna Winata saat melakukan aksi unjuk rasa bersama para nelayan kerang, di Gedung DPRD Kota Tanjungbalai, Rabu (04/04/2018).

“Kami minta Menteri Kelautan dan Perikanan RI mengkaji ulang Peraturan Menteri tersebut karena tidak sesuai dengan kondisi perairan di Sumatera Utara, khususnya daerah Pantai Timur, Selat Melaka,” tegas Arjuna, saat orasi di depan Gedung DPRD Kota Tanjungbalai.

Menurutnya gurita, kepiting, dan kerang, adalah tiga serangkai yang tidak bisa dipisah habitatnya, dan hanya ada di Zona 1A.

Aksi massa juga mengancam akan tidur di Gedung DPRD Tanjungbalai, jika tidak ada jaminan keamanan untuk nelayan pencari Kerang.

Sementara Teddy Erwin, salah satu anggota DPRD mengatakan ancaman dan intimidasi sesama nelayan tidak bisa dibenarkan, atas kejadian ini dirinya mengatakan 1.200 nelayan Kerang terancam kelaparan karena kehilangakn mata pencarian.

“Mereka ini bukan cari kaya, tapi cari makan, ketergantungan hidup masyarakat Tanjungbalai dari laut, sedangkan Tanjungbalai tidak punya laut, nelayan Asahan tidak setuju, bagaimana ini, maka kita harapkan Kementerian terkait turun tangan atas kasus ini,” ucap Erwin, saat rapat gelar pendapat bersama para nelayan, Komisi B DPRD Kota Tanjungbalai, perwakilan Syahbandar Perikanan, Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP), serta Polair Tanjungbalai.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan Permen Kelautan dan Perikanan No 71 Tahun 2016 tidak sesuai dengan geografis perairan Selat Melaka, sehingga perlu direvisi.

“Jangan samakan daerah lain sama daerah kita ini, jarak Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan itu jauh sekali, atau di pantai barat itu ada Sibolga yang langsung berhadapan dengan laut lepas, sementara Tanjungbalai dengan Malaysia itu berdekatan, jadi kalau kita lihat Peraturan Menteri ini tidak cocok dengan geografis kita, bagaimana nelayan mau melaut,” kata Erwin.

Sementara pihak PSDKP mengatakan tidak memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan para nelayan, karena hal itu bukan tugas dan tanggun jawab mereka.

Sedangkan pihak Polair Tanjungbalai menyatakan tetap melakukan pengawasan untuk memberikan rasa aman kepada nelayan.

Agar tidak menjadi polemik berkepanjangan dan mencegah terjadinya konflik antar nelayan, Pemerintah diminta untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan, demi kelangsungan hidup para nelayan kerang. (SM)

Bagaimana reaksi Anda tentang berita ini?
like
Bangga
0
love
Senang
0
haha
Terhibur
0
wow
Terkejut
0
sad
Sedih
3
angry
Marah
0
Berita Terkait
Komentar
Sedang memuat...