Warning: A non-numeric value encountered in /home/u6541325/public_html/mitrakitanews.com/wp-content/plugins/wp-smushit-pro/lib/class-wp-smush.php on line 1880

Debat Pertama Cagubsu 2018, Sihar Nyatakan Tidak Setuju Pemekaran Protap

244

MITRAKITANEWS.COM, Medan – Perdebatan soal moratorium pemekaran Provinsi Tapanuli Utara menjadi pokok perdebatan pada sesi debat antarcalon wakil gubernur Sumatera Utara Musa Rejeksyah dengan Sihar PH Sitorus pada acara debat yang diselenggrakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Sabtu malam (5/5/2018).

Pada sesi itu, moderator memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan Cawagub untuk saling lempar  pertanyaan. Dan setiap Cawagub diminta untuk mengemukakan persoalan penting yang terjadi di Sumatera Utara dan meminta solusi yang ditawarkan Cawagub lainnya, kemudian saling menanggapi atau menyanggah argumentasi yang diberikan.

Pada kesempatan itu moderator mempersilahkan Cawagub nomor urut satu, Musa Rejeksyah untuk melontarkan pertanyaan kepada Cawagub nomor urut dua, Sihar Sitorus.

Dalam kesempatan ini, Musa Rejeksyah mempertanyakan mengenai sikap Sihar soal tuntutan pembentukan Provinsi Tapanuli Utara (Protap) yang sampai saat ini masih diberlakukan moratorium.

“Bang Sihar, saya mau bertanya kepada Abang, bagaimana nantinya, yang saat ini pemerintah sedang memberlakukan moratorium pemekaran Provinsi Tapanuli Utara. Jika moratorium itu dicabut apakah pak Sihar setuju provinsi tapanuli dibentuk kembali ? ,” tanya Ijek kepada Sihar.

Menjawab pertanyaan itu, Sihar menjelaskan sebelum mengambil keputusan harus memahami akar permasalahan.

“Sebelum kita mengambil suatu keputusan mekar atau tidak nya suatu daerah, kita perlu memahami akar permasalahan yang ada, kami melihat akar permasalahan yang ada ‘ketimpangan’ pembangunan di barat, di tengah, dan di timur.

“Ini, diakibatkan adanya ketidakhadiran, minim ketidakhadiran pemerintah, minimnya partisipasi masyarakat, baik swasta maupun masyarakat umum, apabila akar permasalahan ini dapat diselesaikan maka pemikiran-pemikiran untuk pemekaran tidaklah perlu terjadi.

“Sumatera utara memiliki potensi yang sangat amat luar biasa. sangat luas dan mempunyai ruang bagi siapapun warga sumatera utara untuk memberikan kontribusinya tanpa memisahkan diri dari atau memekarkan diri dari kabupaten atau provinsi induknya.

“Permasalahan di sumatera utara sudah sangat pelik, tingkat indeks pembangunan manusia yang rendah, disini pun sudah pekerjaan rumah yang besar, disini dibutuhkan visi misi yang sama untuk menjadikan Provinsi Sumatera Utara yang hebat yang bersih yang mudah dan transparan ,” jawab Sihar.

Tak puas mendengar jawaban yang diberikan Sihar,  Ijek kembali menyanggah apa yang disampaikan Sihar dan mengulangi pertanyaan yang sama.

“Memang Bapak Sihar, kita tahu bahwa dengan adanya provinsi yang baru, berharap dengan meningkatkan kesejahtetaan masyarakat  setempat yang ada, karna memang seperti tadi yang Pak Sihar sampaikan, ketimpangan itulah yang memang ,yang lalu diinginkan Provinsi Tapanuli ini sendiri, karena memang ketimpangan permasalahan itu. Dari masalah itu muncul lah moratorium di tahun 2015 tidak adalagi pemekaran. Dari permasalahan yang ada, yang lalu, saya ingin bertanya sebenarnya apakah Pak Sihar setuju dengan adanya pemekaran provinsi ini ?,” tanya Ijek.

“Kalau permasalahan yang tadi ditanyakan memang seperti itu kesejahteraan yang kita inginkan dari pemekaran , tapi tadi Pak Sihar belum menjawab setuju atau tidaknya nanti,” tambahnya lagi.

Kemudian Sihar menanggapi kembali pertanyaan dari lawan dengan menyatakan tidak setuju, dikarenakan Sihar berpandangan bahwa potensi masyarakat Provinsi Sumatera Utara luar biasa yang dapat menggali SDA dan SDM.

“Jawaban saya pendek. Saya tidak setuju adanya pemekaran di Provinsi Sumatera Utara karna kami meyakini bahwa warga Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi kemampuan yang luar biasa untuk menggali seluruh sumber daya alamnya, sumber daya manusianya dan menjadikan Provinsi Sumatera Utara berdaulat, bermandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Mungkin saya sedikit akan menekankan kembali adanya ketimpangan pembangunan dibarat ditengah dan ditimur ,bahkan kalau saya melihat visi misi dari paslin nomor 1 ketimpangan ini tidak di adres dengan tepat dan akurat,” jawab Sihar kembali.

Sebelumnya, diberitakan hingga saat ini Pemerintah masih tetap konsisten untuk tidak memberikan izin pemekaran Provinsi/Kabupaten/Kota, sebab kebijakan moratorium pemekaran belum dicabut.

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, hingga sekarang kebijakan moratorium pemekaran belum dicabut oleh pemerintah, ketik berada di gedung Kementerian Dalam Negeri.

Sebagaimana kita ketahui, usulan pembentukan provinsi baru di Sumut tersebut telah lama bergulir. Untuk provinsi Sumatera Utara sendiri terdapat 6 usulan pembentukan provinsi baru, yaitu Provinsi Sumatera Tenggara, Provinsi Tapanuli, Provinsi Tapanuli Barat, Provinsi Asahan Labuhanbatu (Aslab), Provinsi Nias dan Provisni Sumatera Timur. (TIM)

Bagaimana reaksi Anda tentang berita ini?
like
Bangga
1
love
Senang
0
haha
Terhibur
0
wow
Terkejut
0
sad
Sedih
0
angry
Marah
0
Berita Terkait
Komentar
Sedang memuat...