KPU Larang Mantan Terpidana Korupsi Nyaleg

245

MITRAKITANEWS.COM, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merampungkan Draft Peraturan KPU (PKPU) yang memuat larangan mantan terpidana kasus korupsi dilarang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2019.

Larangan tersebut yang tertera pada rancangan PKPU masih terus menjadi pembahasan antara KPU, Komisi II DPR, Bawaslu, dan Kemendagri. Namun, berbagai pihak masih merasa keberatan terhadap rancangan PKPU tersebut, terutama Komisi II DPR.

Dalam diskusi bertajuk ‘Narapidana Koruptor jadi Calon Legislator’ pada Sabtu (26/5/2018) di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan merasa heran dengan sikap Komisi II DPR yang keberatan dengan rancangan PKPU tersebut. Padahal aturan itu juga sudah disetujui DPR untuk pencalonan anggota DPD.

“Pemilu kali ini kan pemilu serentak pertama 2019 itu kan memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Uniknya adalah kita sudah merampungkan pencalonan anggota DPD. Dalam rumusan itu yang sudah diundangkan itu salah satu syarat untuk dicalonkan anggota DPD adalah bukan eks narapidana koruptor,” kata Wahyu Setiawan.

“Uniknya adalah kenapa Komisi II meloloskan untuk DPD. Kita sudah konsultasikan, tapi kalau pencalonan DPRD dan DPR itu kok lebih bersikap (mempersoalkan). Ini publik harus tahu ada apa,” lanjut Wahyu.

“Peraturan KPU untuk DPD itu syaratnya sama sudah diloloskan dan tidak ada di persoalan,” sambungnya.

Sementara itu, seusai pelantikan anggota KPUD dari 16 provinsi di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (24/5/2018), Ketua KPU Arief Budiman mengatakan KPU memiliki alasan kuat untuk melarang koruptor ikut pemilu.

Arief juga mengatakan didalam pasal 240 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu syarat dalam pasal tersebut adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Di dalam pasal yang mengatur tentang syarat menjadi calon (legislatif) itu, kan salah satunya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa rinciannya? Ya salah satunya (bertakwa berarti) tidak korupsi itu, tidak melakukan perbuatan tercela,” ujar Arief.

Meskipun banyak pihak yang keberatan dan menentang, KPU tetap akan membuat aturan larangan eks napi korupsi sebagai caleg dan siap menghadapi pihak yang nantinya akan menggugat ke Mahkamah Agung terkait aturan itu. (TIM)

Bagaimana reaksi Anda tentang berita ini?
like
Bangga
0
love
Senang
0
haha
Terhibur
0
wow
Terkejut
0
sad
Sedih
0
angry
Marah
0
Berita Terkait
Komentar
Sedang memuat...