Fantastis, Dewan Pengarah BPIP Digaji Ratusan Juta Rupiah

21.369

MITRAKITANEWS.COM, Jakarta – Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan bernilai hingga ratusan juta rupiah dan fasilitas lainnya setara pejabat tinggi pemerintahan setiap bulannya.

Hal tersebut tertuang dalam Perpres No. 42 Tahun 2018 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, Dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditetapkan dan ditandatangi Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Mei 2018.

Didalam lampiran Perpres No. 42 Tahun 2018 tersebut terdapat rincian hak keuangan masing-masing Dewan Pengarah BPIP.

Dari lampiran itu diketahui untuk Ketua Dewan Pengarah, mendapatkan hak keuangan Rp. 112.548.000, dan setiap anggota mendapatkan hak keuangan senilai Rp. 110.811.000.

Sedangkan untuk Kepala BPIP memperoleh Rp. 76.500.000, Wakil Kepala BPIP Rp. 63.750.000, Deputi Rp. 51.000.000, dan Staff Khusus Dewan Pengarah mendapatkan hak keuangan Rp. 36.500.000.

Selain mendapatkan hak keuangan, Dewan Pengarah BPIP juga mendapatkan fasilitas lainnya dalam bentuk biaya perjalanan dinas yang tertuang dalam pasal 4 dan diuraikan pada ayat kedua.

Dewan Pengarah BPIP merupakan peningkatan status Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi Badan setingkat Kementerian melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2108 yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2018.

Dewan Pengarah BPIP dilantik Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Maret 2018 di Istana Negara.

Diketahui, susunan Dewan Pengarah diisi oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah, dan anggota Dewan Pengarah diisi oleh Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma’arif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Muhammad Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya.

Tugas BPIP diatur dalam Perpres No 7 Tahun 2018 pasal 3 yang berbunyi “BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi Negara, kementrian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya”. (TIM)

Bagaimana reaksi Anda tentang berita ini?
like
Bangga
0
love
Senang
0
haha
Terhibur
0
wow
Terkejut
1
sad
Sedih
0
angry
Marah
0
Berita Terkait
Komentar
Sedang memuat...