Polemik Hak Keuangan Dewan Pengarah BPIP

174

MITRAKITANEWS.COM, Jakarta – Hak keuangan yang diterima oleh Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diatur dalam Perpres No. 42 Tahun 2018 menuai kritik dari beberapa kalangan.

Salah satu yang mengkritisi kebijakan tersebut adalah Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Dalam cuitannya di tweeter, Fadli Zon menilai, “Perpres itu menunjukkan betapa borosnya pihak Istana dlm mengelola anggaran, sekaligus membuktikan inkonsistensi mereka terhadap agenda reformasi birokrasi yg selama ini selalu didengung-dengungkan”.

Melalui cuitan lainnya, politikus Gerindra ini juga mengatakan “di tengah keperihatinan perekonomian nasional, pemerintah malah menghambur-hamburkan anggaran untuk sebuah lembaga ad hoc”.

Namun, beberapa elit mendukung kebijakan ini. Salah satunya Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Bamsoet mengatakan, jangan menilai besar kecil gaji namun lebih kepada kapasitas orang-orang yang ada di BPIP.

“Ya seharusnya kita tidak boleh melihat besar kecilnya dari sisi gaji, tapi harus dilihat sebesar mana beliau-beliau yang memiliki kapasitas luar biasa itu bisa membangun bangsa melalui lembaga yang dipimpinnya,” kata Bamsoet di rumah dinas Ketua DPR di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (28/5/2018).

Bamsoet juga menambahkan, hak keuangan yang diterima BPIP tidak akan membuat APBN jebol.

“Enggak ada kaitannya dengan naik turun ekonomi lah Karena nominalnya menurut pandangan saya tidak membuat APBN jebol,” ujar Bamsoet menambahkan.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan penjelasan terkait informasi gaji Dewan Pengarah BPIP yang dirasa terlalu tinggi oleh beberapa pihak.

Sri Mulyani mengatakan, hak keuangan tidak seluruhnya merupakan gaji, melainkan sebenarnya gaji yang diterima Dewan Pengarah BPIP sama dengan nilai yang diterima oleh pejabat Negara lainnya, yakni 5 juta per bulan, dan selebihnya tunjangan, asuransi dan biaya operasional.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, gaji yang diterima oleh BPIP lebih rendah dari petinggi lembaga Negara lainnya.

“Hak keuangan sama dengan seluruh pejabat negara yaitu hanya Rp 5 juta. Disebut tunjangan jabatan itu Rp13 juta. Itu lebih kecil dibandingkan lembaga lain. Sisanya suatu dukungan terhadap kegiatan,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/5/2018). (TIM)

Bagaimana reaksi Anda tentang berita ini?
like
Bangga
0
love
Senang
0
haha
Terhibur
0
wow
Terkejut
0
sad
Sedih
0
angry
Marah
0
Berita Terkait
Komentar
Sedang memuat...