Momentum Lebaran Dan Etika Politik

126

Oleh : SUWANDI, SPd.I (WAKORDA JPPR KAB. ASAHAN)

Menjelang Pilkada Sumatera Utara yang akan digelar pada tanggal 27 Juni 2018 kelak, sangat terasa suasana menghangat diantara pendukung para pasangan calon. Apalagi calon yang akan berlaga dalam Pilgub Sumatera Utara kali ini yang hanya diikuti oleh 2 (dua) pasang calon kepala daerah. Otomatis, secara tidak langsung peta dukungan diantara keduanya memisahkan masyarakat SumateraUtara menjadi dua kubu. Fakta ini bisa dilihat dari materi (isu) yang dilemparkan oleh pendukung pasangan calon.

Masalahnya adalah bukan malah kritikan kepada program kampanye, melainkan sudah menjurus kepada serangan yang sifatnya sangat pribadi bahkan cenderung menyenggol sentimen Suku Agama Ras dan Antar golongan (SARA). Inilah mengapa panggung politik di Indonesia hari ini lebih diisi dengan sajian permusuhan, provokasi, dan adu kebencian. Isu SARA yang dulu tabu masuk kamar politik, kini justru kerap dimanfaatkan dengan semena – semena untuk menjatuhkan lawan politik. Tak bisa dipungkiri, wajah politik secara keseluruhan pun terlihat kian kotor.

Karena itu, rangkaian kontestasi politik besar dalam dua tahun ke depan, yakni Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, betul-betul akan menjadi pertaruhan, apakah politik di negeri ini akan berjalan ke arah yang lebih baik atau justru semakin kotor ? Apakah etika kembali dipegang teguh sebagai landasan dalam politik demokrasi kita atau malah kian dinihilkan dan dianggap tak penting ?

Parahnya, serangan – serangan bernuansa SARA tersebut cenderung sudah mengarah kepada kampanye Hitam (black campaign) kepada yang lain. Walaupun memang secara umum, untuk memenangkan sebuah pertarungan, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama dengan meningkatkan kemampuan diri dan yang kedua adalah dengan menurunkan kemampuan para pesaing (bahkan sampai menghalalkan segala cara untuk memenangkan pertarungan).

Dalam era demokrasi modern, tentu saja masih diperbolehkan serangan yang mengarah kepada kampanye negatif (negative campaign) kepada pasangan lain sebatas koreksi ataupun kritik terhadap program pesaing. Namun untuk kampanye hitam sama sekali sudah tidak bisa dibenarkan. Dikutip dari detik.com, kampanye hitam dan kampanye negatif dapat dibedakan dengan dari dua hal. Pertama soal sumber komunikator.

Selanjutnya, kampanye negatif dan kampanye hitam juga dapat dibedakan oleh kebenaran pesan dan tujuannya. Kebenaran pesan, kalau ini (black campaign) tidak benar atau mengada-ngada. Tujuannya mendiskreditkan karakter seseorang. Kampanye negatif menurutnya tak bisa dijerat secara langsung melalui peraturan tentang kampanye yang dilarang dalam Pilkada.

Dalam Pasal 69 huruf b, c, dan i Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah tentang Larangan dalam Kampanye terdapat larangan untuk ; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik; melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan / atau kelompok masyarakat; serta menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Sayangnya walaupun sudah ada aturan tersebut, masih saja ada para pendukung pasangan calon melanggarnya dimana ancaman sangsinya adalah pidana. Sampai disini saya selaku Wakorda JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat) Kabupaten Asahan melihat kedewasaan berpolitik kita masih sangat kurang. Terlebih di era reformasi ini, kran demokrasi yang dibuka lebar tidak dibarengi dengansikap diri sebagai manusia politik.

Berkaca pada Pilkada DKI Jakarta

Saya melihat, munculnya pola kampanye seperti diatas adalah dikarenakan dalam diri pasangan calonkurang memiliki rasa percaya diri untuk berlaga saat pilkada. Nah cara-cara kampanye hitam yang dilakukan para pendukung pasangan calon seperti di DKI Jakarta dengan menggunakan “ayat dan mayat” (walaupun bukan dalam tataran ekstrim) sudah mulai ditemukan di beberapa daerah di Sumatera Utara.

Mungkin keberhasilan cara cara kampanye di DKI Jakarta dianggap sebagai barometer ataupu rule model untuk diterapkan di daerah lain dalam pilkada. Meskipun banyak pengamat menyayangkan terjadinya cara-cara seperti ini untuk memenangkan pasangan calon. Bahkan beberapa pengamat mengatakan bahwa black campaign di Pilkada DKI Jakarta tahun lalu merupakan ajang Pilkada paling brutal yang pernah terjadi di Indonesia.

Pengamat komunikasi dari Universitas Indonesia, Effendi Gazali (tempo.com), menilai Pilkada DKI 2017 paling brutal dalam konteks demokrasi di media sosial. Pilkada Jakarta membuat netizen sosial media terbelah menjadi dua kubu yang saling lempar opini negatif. Pendapat yang sama disampaikan oleh Jack Lapian, pendiri BTP (Basuki Tjahaja Purnama) Network, memandang Pemilihan Gubernur DKI 2017 sebagai pilkada ampuh dan terburuk dalam sejarah. Ampuh yang dia maksud adalah efektif membelah masyarakat dengan kebencian. Ketakutan masyarakat bawah mencuat seiring dengan penolakan sejumlah kelompok mengurus dan mensalatkan jenazah pemilih Ahok pada putaran pertama pilkada 2017 yakni 15 Februari 2017.

Sentimen SARA yang disebar di semua lapisan masyarakat akhirnya manjur menghapus hasil kerja Ahok membangun Jakarta selama lima tahun. Hingga saat ini upaya kedua kubu berdamai juga tak terlihat. Hampir setahun pelaksanaan Pilkada tersebut, masih nampak jurang perbedaan dan pemisah yang dalam diantara masyarakat DKI Jakarta.

Momentum Lebaran

Apa yang terjadi di DKI Jakarta juga memunculkan kekhawatiran tersendiri jika hal tersebut menular di Sumatera Utara. Tentu saja permasalahan tersebut akan berakibat tidak baik kedepannya pasca pelaksanaan Pilkada. Dikhawatirkan hal tersebut bisa merusak hubungan sosial, kemasyarakatan, dan kekerabatan yang sudah berjalan harmonis selama ini. Ibarat bulu-bulu yang sudah berterbangan dari seekor binatang akan sulit untuk disatukan kembali.

Untuk itu, dalam momentum lebaran tahun ini yang terjadi kurang lebih dua minggu pelaksanaan pilkada Sumatera Utara harus dimanfaatkan oleh masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya. Lebaran bukan saja dimaknai sebagai hari besar keagamaan yang merupakan sebuah rutinitas yang terjadi setiap tahun sekali, melainkan lebih dari itu. Terlebih bagi umat Islam, selama 30 hari sudah melatih diri untuk mengendalikan diri melalui puasa Ramadhan.

Dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam momentum politik, lebaran adalah momentum untuk menjaga perdamaian dan mengokohkan kembali ikatan persaudaraan dan persatuan diantara anak bangsa. Lebaran sudah seyognya dimanfaatkan bagi insan politik untuk mengkokohkan perpolitikan yang beretika.

Etika politik ialah prinsip moral tentang baik-buruk dalam tindakan atau perilaku berpolitik. Dalam pengertian lain, etika merupakan landasan dari keseluruhan proses politik untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas masyarakat.

Tentu, akibatnya akan fatal bila politik dibiarkan berjalan dengan menihilkan etika. Keadaban dan kesantunan menghilang, diganti keberingasan demi sekedar menggapai kemenangan. Politik tak lagi memiliki dimensi untuk mensejahterakan rakyat karena hanya dimaknai sempit demi memenangi kekuasaan. Politik diselewengkan dengan membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Perbedaan pilihan politik bukan lantas membedakan kita semua. Mungkin pada saat ini kita berbeda pandangan dan pilihan. Namun yakinlah suatu saat ada titik temu dimana ada persamaan pandangan diantara kita. Disinilah pentingnya menjaga momentum lebaran untuk mengeratkan tali persaudaraan antara saudara seagama (Islamiyah), saudara sebangsa (wathoniyah), dan saudara sesama manusia (basariyah). Pendek kata, perbedaan politik semestinya dipandang sebagai rahmat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi etika politik.

Pemilihan kepala daerah harus diupayakan jangan sampai merusak tenun kebangsaan. Perbedaan pilihan adalah wajar dalam sebuah kontestasi politik. Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo bahwaperbedaan pilihan politik jangan sampai memecah persatuan bangsa sangat bisa dipahami (Kompas, 16 Februari 2017). Namun melihat fenomena di Sumatera Utara akhir-akhir ini, mungkinkah para insan politik bersikap demikian ?

Wallahualam bi showab.

“Artikel ini merupakan tulisan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi MitrakitaNEWS”

Bagaimana reaksi Anda tentang berita ini?
like
Bangga
0
love
Senang
0
haha
Terhibur
0
wow
Terkejut
0
sad
Sedih
0
angry
Marah
0
Berita Terkait
Komentar
Sedang memuat...