Warning: A non-numeric value encountered in /home/u6541325/public_html/mitrakitanews.com/wp-content/plugins/wp-smushit-pro/lib/class-wp-smush.php on line 1880

Ini 13 Aturan Baru Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1.910

MITRAKITANEWS.COM, Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) keluarkan tiga belas aturan turunan untuk pelaksanaan Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dilansir dari laman resmi LKPP, tiga belas aturan tersebut merupakan pedoman dan petunjuk teknis bagi pelaku pengadaan di lingkup kementerian/lembaga/perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berikut tiga belas aturan pelaksanaan tersebut :

  1. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  2. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola.
  3. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia.
  4. Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tender/Seleksi Internasional.
  5. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik
  6. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa
  7. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat
  8. Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit kerja pengadaan barang/jasa
  9. Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku pengadaan
  10. Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Agen pengadaan
  11. Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  12. Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  13. Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Agustinus Murbaningsih menyampaikan agar peraturan ini dapat tersosialisasikan dengan baik sehingga seluruh pelaku pengadaan memahami keseluruhan aturan perpres dan turunannya.

“Dikompilasi dan disebarluaskan, sehingga dapat dipahami dengan mudah.” Katanya saat memimpin rapat bersama LKPP, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenlu dan Kemenristek DIKTI, Senin (2/7/2018) di kantor Setkab di Jakarta.

Untuk diketahui, Perpres 16/2018 menggantikan Perpres 54/2010, sehingga seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus mengikuti aturan terbaru mulai 1 Juli. Perpres 16/2018  disusun dengan konsep dan struktur yang lebih ringkas serta menyesuaikan dengan praktik terkini dunia internasional. (TIM)

Bagaimana reaksi Anda tentang berita ini?
like
Bangga
0
love
Senang
0
haha
Terhibur
0
wow
Terkejut
0
sad
Sedih
0
angry
Marah
0
Berita Terkait
Komentar
Sedang memuat...