Warning: A non-numeric value encountered in /home/u6541325/public_html/mitrakitanews.com/wp-content/plugins/wp-smushit-pro/lib/class-wp-smush.php on line 1880

Tingkatkan Mutu Pelayanan dan Efektivitas Pembiayaan, BPJS Kesehatan Terbitkan 3 Peraturan Baru

270

MITRAKITANEWS.COM – Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan efektivitas pembiayaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) terbitkan 3 peraturan baru. Peraturan yang berlaku per 25 Juli 2018 ini sebagai upaya optimalisasi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dilansir dari laman resmi BPJS Kesehatan, 3 peraturan baru tersebut yaitu :

  1. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan.
  2. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat.
  3. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Di laman itu juga dituliskan, terbitnya peraturan ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan, efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat mengatakan, terbitnya 3 Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan itu untuk memastikan peserta program JKN-KIS memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan keberlangsungan Program JKN-KIS.

“Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri awal tahun 2018 yang membahas tentang sustainibilitas Program JKN-KIS dimana BPJS Kesehatan harus fokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan,” ujar Nopi.

Nopi juga mengatakan, yang dimaksud dengan efektivitas pembiayaan disini adalah sesuai dengan kutipan penjelasan atas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 22.

Dia menambahkan, dalam menjalankan fungsinya, BPJS Kesehatan telah berkomunikasi dengan berbagai stakeholder antara lain Kementerian Kesehatan, Asosiasi Profesi dan Fasilitas Kesehatan, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya, serta Dewan Pertimbangan Medis (DPM) dan Dewan Pertimbangan Klinis (DPK). Sedangkan ditingkat daerah, BPJS Kesehatan telah melakukan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan, asosiasi setempat.

Nopi juga menegaskan, implementasi 3 peraturan itu bukan bentuk pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Namun penjaminan pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan akan tetap memastikan bahwa Peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan. BPJS Kesehatan juga terus melakukan koordinasi dengan faskes dan dinas kesehatan agar dalam implementasi peraturan ini dapat berjalan seperti yang diharapkan,” ujar Nopi. (TIM)

Bagaimana reaksi Anda tentang berita ini?
like
Bangga
0
love
Senang
0
haha
Terhibur
0
wow
Terkejut
0
sad
Sedih
0
angry
Marah
0
Berita Terkait
Komentar
Sedang memuat...