RPM Tentang Pelaksanaan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial di Uji Publikkan

323

MITRAKITANEWS.COM, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Pelaksanaan Penyiaran Televisi Secara Digital melalui Sistem Terestrial dari tanggal 1 s.d. 6 Agustus 2018.

RPM ini disusun atas pertimbangan antara lain perkembangan teknologi penyiaran, sistem penyiaran televisi digital yang merupakan kebijakan nasional yang harus memperhatikan komitmen antara negara-negara ASEAN dalam menjalankan rekomendasi International Telecommunication Union (ITU), dan diperlukannya pengaturan penyelenggaraan penyiaran multipleksing untuk menjalankan migrasi sistem penyiaran televisi analog ke digital.

RPM ini juga memuat beberapa substansi, antara lain:

1. Penyelenggaraan Penyiaran TV digital

Dimana dalam penyelenggaraannya dibagi atas dua penyelenggaraan, yaitu :

a. Penyelenggara Siaran Digital, yaitu Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan siaran secara digital, terdiri atas : LPP TVRI, LPPL, LPS dan/atau LPK

b. Penyelenggara Multipleksing yaitu Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran Multipleksing, yaitu LPP TVRI dan/atau LPS yang ditetapkan oleh Menteri

2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Penyiaran simulcast dibatasi jangka waktu pelaksanaannya sampai dengan Penghentian Siaran Analog (Analog Switch Off) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Penyelenggaraan Siaran Digital menyewa saluran siaran kepada Penyelenggara Multipleksing

4. Kesepakatan antara Penyelenggara Multipleks dan Penyelenggara Siaran digital dituangkan dalam PKS

Didalam PKS, paling sedikit memuat kesepakatan :

a. Wilayah layanan siaran sesuai Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
b. Hak dan kewajiban;
c. Service Level Agreement (SLA);
d. Tarif sewa saluran siaran;
e. Masa berlaku kerjasama;
f. Ganti rugi apabila tidak memenuhi hak dan kewajiban.

5. Penyelenggara Multipleksingwajib memenuhi standar kualitas layanan

Didalam standar kualitas layanan, penyedia layanan paling sedikit diharuskan memperhatikan :

a. Kualitas Layanan Jaringan

– Ketersediaan jaringan

– Parameter teknis multipleksing

b. Kualitas Pelayanan Pelanggan

– Aktivasi layanan

– Penanganan gangguan atau keluhan

6. Pemerintah membantu penyediaan Set Top Box (STB) kepada masyarakat yang secara ekonomi dinyatakan kurang mampu agar dapat menerima siaran digital. Mekanisme pendistribusian STB kepada masyarakat kurang mampu ditetapkan oleh Menteri

7. Dalam hal terjadi perselisihan antara Penyelenggara Multipleksing dengan Penyelenggara Siaran Digital dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal dapat melakukan mediasi.

Dalam Siaran Pers No. 156/HM/KOMINFO/08/2018, dituliskan apabila ada Masukan/ tanggapan dapat disampaikan ke email sept006@kominfo.go.id dan hary021@kominfo.go.id.

(AdyP)

Bagaimana reaksi Anda tentang berita ini?
like
Bangga
0
love
Senang
0
haha
Terhibur
0
wow
Terkejut
0
sad
Sedih
0
angry
Marah
0
Berita Terkait
Komentar
Sedang memuat...