Dinilai Tidak Urgent, Anggota DPRD Tanjungbalai Tolak Pembangunan Aula Gedung DPRD Senilai 4 Miliar

2.050

MITRAKITANEWS.COM, Tanjungbalai – Pada tahun 2021 ini, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengalokasikan anggaran senilai 4 Miliar untuk pembangunan aula gedung DPRD Kota Tanjungbalai. Anggaran tersebut di plot melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungbalai dan telah diinput di SiRUP LKPP Kota Tanjungbalai dengan nomor urut 14.

Terkait rencana pembangunan aula Gedung Dewan tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Tanjungbalai, Andi Abdul Rahim, menegaskan bahwa dirinya menolak rencana pembangunan aula DPRD Kota Tanjungbalai tersebut. Menurut Andi, pembangunan aula DPRD Kota Tanjungbalai dengan nilai yang cukup besar itu tidak penting dan tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tanjungbalai.

Tangkapan layar rencana pembangunan aula DPRD Kota Tanjungbalai yang tayang di SiRUP LKPP

Baca Juga :
Buntut Penutupan Sementara Tempat Hiburan di Hotel Tresya, PDI-P Desak Pemko Tanjungbalai Tutup Semua Lokasi Tak Berizin

Pemko Tanjungbalai Dinilai Diskriminatif Dalam Penutupan Lokasi Hiburan Hotel Tresya

“Saya sudah sampaikan di RDP (Rapat Dengar Pendapat) Gabungan Komisi A dan Komisi C dengan Dinas PU beberapa hari yang lalu, tak ada urgensinya terkait pembangunan Aula Dewan sampai bermiliar-miliar. Saya kira aula DPRD sekarang masih bisa dimanfaatkan atau digunakan. Kan lebih baik dialihkan saja anggarannya untuk perbaikan jalan-jalan yg masih banyak yangg rusak atau dialihkan ke program pemulihan ekonomi masyarakat yg terdampak covid19,” ujar Andi kepada MitrakitaNEWS, Senin (1/3/2021).

loading...

Padahal, lanjut Andi, rencana pembangunan Aula DPRD ini tidak pernah sama sekali dibahas dirapat internal 25 anggota DPRD. Dan menurut Andi, munculnya kegiatan atau program yang tidak urgent akibat dari tergesa-gesanya pembahasan APBD 2021 yang lalu, sehingga sarat kepentingan oknum yang tidak memprioritaskan kepentingan rakyat.

“Lucu juga ya, ada beberapa anggota DPRD yang satupun usulan pokok pikiran (Pokir) nya tidak diakomodir atau ditampung di APBD 2021. Padahal pokir tersebut adalah aspirasi yang diserap Anggota DPRD di saat reses yang pada umumnya usulan-usulan tersebut adalah perbaikan jalan-jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Malah pembangunan aula DPRD bermiliar-miliar diakomodir. Kepentingan siapa ini sebenarnya? Apakah kepentingan oknum anggota dewan atau kepentingan oknum pimpinan dewan?,” pungkas Wakil Ketua PPP Kota Tanjungbalai ini.

Baca Juga :
Anggota DPRD Sumut, H Armyn Simatupang,SH Reses di Tinggi Raja

KPU Tanjungbalai Resmi Tetapkan Syahrial-Waris Cawalkot Terpilih

Andi pun berharap dengan segera kepada rekannya di DPRD terkhusus kepada pimpinan DPRD Kota Tanjungbalai sepakat untuk mengkaji ulang kembali rencana pembangunan aula gedung DPRD ini.

“Masih banyak hal yang urgensi harus dipikirkan untuk kebutuhan masyarakat. lebih baik dibatalkan saja. Dan Wali Kota juga harus bijaksana dalam hal ini. Melalui Dinas PU Kota Tanjungbalai, beliau harus mengkaji ulang supaya dibatalkan saja,” tandas Andi. (*/Red)

Berita Terkait
loading...
error: Content is protected !!