Geger!! Lelang Proyek di Tanjungbalai, Pemenang Tender SBUJK Mati

581

MITRAKITANEWS.COM, Tanjungbalai – Lelang Proyek Peningkatan Jalan Primer Lingkar Utara Tahun 2021 di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara, sarat cacat hukum.

Pokja 08 melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kota Tanjungbalai melakukan kesalahan fatal dengan berani memenangkan perusahaan yang memiliki SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi) yang sudah mati.

Hal ini berdasarkan data akurat yang dihimpun oleh Lembaga Penggiat Anti Korupsi BADKO-PAPERTA Kota Tanjungbalai dari website LPJK.net.

Adapun perusahaan yang menjadi pemenang tender tersebut:

Nama perusahaan : PT. MITRA CENDANA CONSTRUCTION

loading...

Alamat Perusahaan : Jl. Cendana No. 10 Kel. Kisaran Naga Kec. Kota Kisaran Timur

NPWP : 71.475.554.3-115.000

Harga Penawaran : Rp 6.231.500.000,01

Ketua Badko Paperta Kota Tanjungbalai Muhammad Isra mengatakan telah terjadi persekongkolan antara rekanan dan pihak panitia lelang.

“Ini jelas memalukan pembangunan infrastruktur yang ada di kota kami, Tanjungbalai. Bagaimana bisa sebuah perusahaan yang SBUJK nya mati bisa mengikuti lelang bahkan memenangkan tender. Apalagi proyek ini sebuah pekerjaan dengan anggaran yang cukup besar. Ini indikasi nya ada KKN dalam proses tender yang dikelola oleh Dinas PUPR setempat. Karena itu kami minta proyek itu dilelang kembali,” kata Isra.

“Menurut kami bahwa proses tender tersebut sarat akan tindak pidana Korupsi. Kita menduga ada main mata antara Pemilik PT. Mitra Cendana Construction dengan Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dengan Pokja 08. Ini harus diselidiki dan dibawa ke ranah hukum,” jelas Isra lagi.

Kejanggalan tender Peningkatan Jalan Lingkar Utara tersebut juga turut disikapi aktivis penggiat anti korupsi di Kota Tanjungbalai yakni Andrian Sulin. Menurutnya kejanggalan-kejanggalan seperti ini bukan barang baru di daerahnya kota Tanjungbalai. Ia menilai selama ini seluruh paket diduga kuat telah terkondisikan atau pemenangnya sudah ditentukan sebelum lelang.

“Bukan suatu kebetulan, bahkan sering terjadi kalau begini. Patut kami menduga setiap lelang proyek di Tanjungbalai ini sudah ada pemenangnya. Lelang hanya sebatas formalitas,” kata Andrian Sulin pada MKN.

Berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pasal 6. Yakni pada poin’ ; “Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang, dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

“Maka kami meminta kepada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dengan tim Pokja 08 untuk melakukan seleksi ulang pengerjaan proyek jalan Lingkar Utara Kota Tanjungbalai. Apabila pengerjaan tersebut tetap dilanjutkan, kami akan menempuh jalur hukum sesuai dengan konstitusional yang berlaku,” tandasnya.

Berdasarkan data, tertanggal 27/03/2021 yang dimuat pada laman LPSE Tanjungbalai, PT. Mitra Cendana Construction memenangkan tender pengerjaan Peningkatan Jalan Primer Lingkar Utara Kota Tanjungbalai yang bersumber dari DAK tahun 2021.

Pengerjaan proyek tersebut dinilai banyak kalangan cacat hukum, sebab sang pemenang tender yaitu PT. Mitra Cendana Construction sudah habis masa aktif Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) nya sejak bulan Februari 2021. Sementara tender proyek jalan Lingkar Utara tersebut dilakukan pada bulan Maret tahun 2021 dan PT. Mitra Cendana Construction tidak ada melakukan validasi kepada Asosiasi yang terakreditasi oleh Kementrian PU-PR.

Sekedar diketahui Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha.

Untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dibutuhkan sertifikat badan usaha yang terakreditasi oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) sebagai tanda bukti pengakuan dalam penetapan subkualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) atau jasa perencana pengawas konstruksi (konsultan).

loading...

SBU Konstruksi dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan melalui pemeriksaan/verifikasi dokumen perusahaan oleh tim unit sertifikasi badan usaha (USBU). Setelah melewati verifikasi USBU, maka SBU dapat dikeluarkan oleh Asosiasi terkait dan disahkan oleh LPJK.

Sertifikat Badan Usaha merupakan salah satu komponen wajib yang harus dimiliki oleh perusahaan konstruksi (juga oleh konsultan) pada saat proses pelaksanaan tender.

Dalam SBU disebutkan kualifikasi usaha untuk perusahaan terkait. Dimana kualifikasi ini berpengaruh terhadap maksimum nilai tender bisa diikuti oleh badan usaha/perusahaan. Semakin tinggi kualifikasi sebuah perusahaan, semakin perusahaan tersebut bebas masuk keberapapun nilai tender yang diikuti. Selain mengenai kemampuan finansial, komposisi tenaga ahli dan pengalaman proyek yang pernah diikuti menjadi penilaian dalam penentuan kualifikasi ini.

Berita Terkait
loading...
error: Content is protected !!