Geger, Warga Tanjungbalai Kaget dan tak Terima KTP-nya Dicatut Calon Independen

1.933

MITRAKITANEWS.COM, Tanjungbalai –  Tahapan verifikasi faktual berkas bakal pasangan calon (Bapaslon) independen Pilkada Kota Tanjungbalai mulai terungkap Kasus dugaan dukungan fiktif. Beberapa masyarakat mengeluhkan pencatutan data KTP-el, untuk dukungan balon Walkot dan Wawalkot.

Warga di Tanjungbalai merasa keberatan nama mereka dicatut sebagai pendukung Bapaslon jalur perseorangan. Mereka pun mengeluh dan merasa bingung, lantaran identitas mereka tercatut mendukung calon yang mereka sendiri tidak berkeinginan dan berniat memberikan dukungan terhadap calon tersebut.

Berdasarkan keterangan salah satu warga, Nazri, yang mengaku dirinya kaget setelah mengetahui data KTP-nya digunakan untuk dukungan salah satu balon independen. Kasus ini pertama kali diketahuinya, saat ia yang tengah beristirahat di rumah didatangi oleh petugas.

Dilansir suarasumutonline.com (SSOL), Nazri mengungkapkan ia heran namanya dan nama anggota keluarganya masuk dalam salah satu pendukung bakal calon pasangan  Walikota/Wakil Walikota independen. Nazri pun membantah dan menegaskan bahwa dia dan keluarganya tidak pernah mendukung balon jalur independen manapun.

“Kami heran pak, kenapa foto copy KTP kami ada pada mereka. Sedangkan saya tidak pernah mendukung calon perseorangan manapun,” kata Nazri, warga Kelurahan Muara Sentosa, Kecamatan Sei Tualang Raso, seperti dilansir SSOL.

Hal yang sama juga terjadi pada Syawal, warga kelurahan Muara Sentosa lainnya. Syawal mengatakan penuturan serupa. Pasalnya, pada Senin 1 Juli 2020 dirinya didatangi petugas. Syawal sempat bingung saat mendapat informasi dari petugas, foto copi KTP miliknya termuat dalam syarat dukungan calon perseorangan. Kemudian petugas mempertanyakan dukungan Syawal. Sontak Syawal juga membantah dukunganya kepada Bapaslon  indpenden yang dimaksudkan petugas.

Terpisah, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sei Tualang Raso, Sulaiman mengatakan, pendukung yang keberatan bisa komplain atau menolak dengan membuat berita acara tidak mendukung. Dengan mekanisme, bagi yang tidak mendukung agar mengisi formulir BA 5 atau formulir penyataan tidak mendukung.

“Ada pendukung yang tidak merasa memberi dukungan. Dilapangan, warga kaget dan tak terima karena dianggap mendukung salah satu pasangan, begitu informasinya. Warga heran, saat mengetahui foto copy KTP-nya sudah ada di penyelenggara. Kalau memang benar tidak mendukung, buat surat pernyataan agar dukungannya tidak memenuhi syarat. Tapi, jika tidak mau membuat surat pernyataan, maka tetap dinyatakan memenuhi syarat. Kami sampaikan kepada semua masyarakat, bisa membuat berita acara penolakan syarat dukungan kepada Bapaslon independen. Sehingga syarat dukungan itu secara hukum tidak sah,” jelas Sulaiman. Dilansir SSOL.

Sulaiman memprediksi, kasus dugaan dukungan fiktif atau banyaknya ditemui masyarakat yang tidak mengetahui datanya digunakan sebagai syarat dukungan pasangan jalur independen bisa bertambah banyak pada pelaksanaan proses verifikasi faktual data di lapangan dalam kurun 14 hari.

Sebagaimana diatur pada UU No.10 tahun 2016 pasal 185 A ayat 1 “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit 36 juta dan paling banyak 72 Juta. (NFS).

Berita Terkait
Komentar
Sedang memuat...
error: Content is protected !!