Gugatan Nurhajizah-Henri Kandas di MK, Surya-Taufik Melenggang Pimpin Asahan

480

MITRAKITANEWS.COM, Asahan – Gugatan Paslon Nomor Urut 01, Nurhajizah Marpaung-Henri Siregar kandas di Mahkamah Kontitusi (MK). Dengan begitu, Surya-Taufik melenggang pimpin Asahan.

Pasalnya, Majelis Hakim MK menolak seluruh dalil Pemohon (Nurhajizah Henri) dalam sidang lanjutan beragendakan putusan akhir yang digelar, Senin (15/2/2021) secara daring.

Sidang lanjutan dihadiri pihak Pemohon, Termohon (KPU Asahan) dan Terkait dalam hal ini paslon nomor urut 2 pada Pilkada Asahan 2020, Surya-Taufik melalui kuasa hukum masing-masing.

Baca Juga :
Pencabutan SIUP Hotel Tresya Dinilai Mal Prosedur

Berkat Laporan Warga, Polsek kota Kisaran Tangkap Pemilik Sabu

Sidang lanjutan itu dilakukan melalui daring, bertempat di salah satu ruangan di Universitas Asahan (UNA), Jln Ahmad Yani Kisaran.

loading...

Adapun amar putusan dalam sengketa pilkada Asahan yang dibacakan majelis hakim, di antaranya, menolak keseluruhan dalil yang diajukan pemohon.

Misalnya, Pemohon menyebut telah terjadi kecurangan Termohon (KPU Asahan) dalam perhitungan suara. Dalam dalil gugatannya, Paslon Nurhajzah-Henri menyebutkan, perolehan suara yang seharusnya diperoleh mereka sebanyak 139 ribu lebih dan bukan 101 ribu suara seperti yang ditetapkan Termohon yakni KPU Asahan.

Baca Juga :
Bupati Asahan Lantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim MTQ ke-52 Tingkat Kabupaten Asahan

Wali Kota Medan : Muhammadiyah Organisasi Keislaman Yang Memiliki Modal Spritual dan Budaya Kebangsaan

“Suara Pemohon ditetapkan Termohon menjadi suara Terkait atau Paslon Urut 2, Surya-Taufik,” bunyi dalil yang diajukan Pemohon.

Pemohon juga menyebut telah terjadi money politik yang dilakukan pihak Terkait. Ketidak netralan ASN karena diarahkan pihak Terkait mengingat pihak Terkait datang dari petahana.

Majelis menilai dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak dapat dibuktikan. Mengenai money politik, sebut majelis, telah ditangani Bawaslu setempat dan ketidak netralan ASN ditangani Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Majelis Hakim MK dalam sidang sengketa Pilkada Asahan tersebut menyatakan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum melakukan gugatan karena selisih suara Pemohon dengan Terkait mencapai 12 persen. Sedang berdadasarkan Peraturan Mahkamah Kontitusi (PMK), gugatan atau sengketa bisa dilakukan apabila selisih suara maksimal 2 persen.

Di akhir amar putusan majelis, keseluruhan gugatan atau dalil yang diajuka Pemohon (Nurhajizah-Henri) ditolak.

Salah seorang Tim Kuasa Hukum Terkait (Paslon Surya-Taufik) yang juga praktisi hukum, Bahren Samosir SH usai sidang putusan akhir MK mengenai sengketa Pilkada Asahan, ditanya soal selisih suara berdasarkan PMK, dibeberkannya, ada patokan selisih suara yang disengketakan dengan pedoman kepada jumlah penduduk di daerah tersebut.

Dikatakannya, untuk provinsi yang jumlah penduduknya dibawah 2 juta, syarat selisih suara adalah 2 persen. Untuk provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta sampai 6 juta, selisih suara 1,5 persen dan 6 juta sampai 12 juta selisihnya 1 persen serta diatas 12 juta selisihnya 0,5 persen.
Sedangkan untuk kabupaten/kota, jumlah penduduk dibawah 150 ribu selisih suara yang bisa disengketakan adalah 2 persen, 150 ribu sampai 250 ribu 1,5 persen, 250 ribu sampai 500 ribu 1 persen dan diatas 500 ribu selisihnya 0,5 persen.

Baca Juga :
Nodai Gadis 15 Tahun, Oknum Guru ini Digelandang ke Polres Asahan

Disinggung mengenai selisih suara Pemohon dengan Terkait di Pilkada Asahan ada 12 persen dan ternyata MK memproses persidangannya.

“Bisa saja sidang diproses, tapi dibagian amar putusan majelis menyebut bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan,” ungkapnya.

Bahren juga berkeyakinan bahwa gugatan Pemohon ditolak keseluruhan karena dalil yang diajukan tidak kuat. Ia juga optimis bahwa Terkait yakni Surya-Taufik melenggang menjadi Bupati/Wakil Bupati Asahan. (Vanas)

Berita Terkait
loading...
error: Content is protected !!