HMI Cabang Bacan Desak Pemda Halsel Bantu Warga Desa Doro Terkena Banjir

220

MITRAKITANEWS.COM, Halamera Selatan– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bacan melakukan aksi protes terhadap bantuan pemerintah Halmahera Selatan (Halsel) kepada warga Desa Doro Kecamatan Gane Barat yang beberapa hari lalu mengalami musiba banjir di pemukiman warga.

Massa aksi yang dilakukan demontrasi terdapat dua titik yaitu Kantor Bupati Halsel dan kantor DPRD. Mereka meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) jangan menganaktirikan korban musiba banjir di Desa Doro, sebab hingga saat ini Pemda Halsel masih belum terlalu mengambil kebijakan dengan adanya korban akibat banjir itu.

Sebelumnya HMI telah melakukan aksi dengan tuntutan yang sama namun sampai saat ini, Pemda Halsel belum juga menaruh perhatian terhadap warga Doro.

“Padahal Kecamatan Gane Barat merupakan bahagian dari Kabupaten Halsel jadi Pemda jangan terlalu fokus wisata Pogo-pogo dan Bibinoi tempat kelahiran Bupati Bahrain Kasuba,” teriak keras salah satu orator saat melakukan aksi di Kantor Bupati, Senin (27/07/2020).

Menurutnya bencana alam yang melimpah Halsel beberapa kali Pemda juga tidak terlalu serius dalam perhatian terhadap warga yang terdampak.

“Kami juga mengancam apabila tuntutan mereka tidak direalisasi maka akan menggalang massa lebih banyak untuk menduduki aktifitas kantor Bupati Halsel,” ucapnya.

Sementara kordinator aksi, Amru Doturu mengatakan sudah dua kali HMI melakukan demonstrasi dengan tuntutan yang sama kepada Pemda dan DPRD, namun seakan-seakan Desa Doro di anak tirikan Pemda setempat.

“Pemda atau Bupati Bahrain belum masif secara penuh melihat lebih jeli menangani banjir melimpah warga Desa Doro,” tutur Amru

Dirinya mengaku dari hasil investigasi dan advokasi di TKP masih ada korban banjir yang sampai saat ini belum mendapatkan bantuan. Bahkan Pemda hanya janji kepada warga, padahal itu merupakan hak warga yang terdampak banjir.

Menurut Amru, berdasarkan Undang-undang No 42 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan pada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan dan penanggulangan bencana itu terpapar sangat jelas.

“Saya kira sangat jelas juga pada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana,” ujarnya.

Amru juga kembali menyebut apalagi dalam peraturan presiden 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat jelas tapi toh pemda Halsel mengabaikan itu, tandanya. (Sukur Lukman)

Berita Terkait
loading...
error: Content is protected !!