Indonesia Berdarah Lagi, Pemerintah Seakan Tak Peduli

18.464

Opini oleh : Pitria Nova Asriani (Wasekjen DPN BMI)

MITRAKITANEWS.COM, Indonesia yang katanya Negara Pancasila dan berlandaskan UUD 1945, dengan kata melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, kini hanya sekedar semboyan yang tidak lagi bermakna, seakan nyawa sudah tak berarti lagi dan pertumpahan darah sudah menjadi rutinitas yang tidak ada harganya lagi di negeri ini.

Lihat saja beberapa bulan ini terjadi beberapa kekerasan yang terjadi secara beruntun, meskipun satu dan yang lainnya tidak saling berkaitan. Terjadi penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua yang menimbulkan korban jiwa (September 2020), aksi terorisme di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah (November 2020), dan terakhir terbunuhnya 6 orang di tol Jakarta-Cikampek (7 desember 2020).

Pada peristiwa terbunuhnya 6 orang di tol Jakarta-Cikampek, terdapat dua versi penjelasan kasus antara yang dijelaskan oleh pihak Polda Metro Jaya dan Front Pembela Islam (FPI) sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Baca Juga :
Golkar Tanjungbalai Serahkan Bantuan Puluhan Karung Beras untuk Korban Banjir

Kartini AMPI Tanjungbalai Salurkan Ratusan Paket Makanan ke Korban Banjir

loading...

Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa pemerintah tidak bertindak cepat terhadap kasus ini? Sangat beda sekali dengan kasus HAM yang terjadi di Sigi. Pada kekerasan di Sigi, Presiden Jokowidodo (Jokowi) mengecam tindakan tersebut dan menggencarkan kembali operasi Tinambola. Tindakan pemerintah tersebut sudah tepat dan patut di apresiasi, Negara hadir untuk memberi perlindungan dan menjamin keselamatan rakyat.

Belum juga tuntas dari 12 kasus HAM yang sudah pernah disampaikan komnas HAM untuk diselesaikan, dan sekarang ditambah lagi kasus yang terjadi baru baru ini, tidak ada itikad baik dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus HAM di negeri tercinta ini. Padahal, Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini, tapi sampai hari ini tidak ada satupun yang terselesaikan.

Sangat tidak selaras dengan Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang ingin menghidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk mengungkapkan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Namun, wacana dari dihidupkannya KKR tidak lagi terdengar dari pemerintah. Sampai hari ini kita belum melihat langkah-langkah yang kongkrit, hanya sebagai bagian dari stagnasi saja.

Baca Juga :
Rencana Kepulangan Rizieq Syihab, BMI Sebut Pemerintah Tak Perlu Khawatir

Jalinsum Asahan – Simalungun Via BP Mandoge Berlobang

Sudah sangat memprihatinkan dan menyesalkan bagi seluruh masyarakat karena peristiwa kekerasan ini berakibat pada terganggunya perasaan hidup yang aman dan damai. Untuk itu kita berharap kepada pemerintah untuk menyelesaikan beberapa kasus tindak kekerasan ini secara transparan dan bertanggung jawab. Termasuk kasus yang sangat memprihatinkan baru-baru ini atas penembakan 6 orang di tol Jakarta-Cikampek.

Hukum harus ditegakkan dengan adil dan tidak dengan kekerasan serta penggunaan senjata untuk penegakkan hukum harus proporsional. Oleh karena itu, perlu penyidikan mendalam atas peristiwa tersebut. Dan seharusnya Menko PolHukam membuat tim investigasi independen untuk menyelesikan kasus ini, agar tidak terjadi persepsi ketidakpercayaan atau kecurigaan publik terhadap pemerintahan.

Kemudian untuk aparat penegak hukum, kiranya agar bekerja profesional, responsive dan transparan, sehingga masyarakat mendapat perlindungan serta terpenuhinya rasa keadilan untuk dapat beraktifitas dengan nyaman.

Baca Juga :
Naskah UU Cipta Kerja Kembali Berubah, BMI : Sungguh Memalukan

Presiden Jokowi: Saya Tidak Akan Melindungi Yang Terlibat Korupsi

Karena Negara harus senantiasa hadir memberi rasa aman, perlindungan dan keadilan bagi seluruh warganya, sehingga dapat memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa bernegara.

(Artikel Opini Ini Merupakan Karya Tulis Pribadi Serta Pandangan Pribadi Penulis Dan Tidak Mewakili Pandangan Redaksi MitrakitaNEWS. Isi Dari Tulisan Artikel Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Penulis).

Berita Terkait
error: Content is protected !!