Kisruh TKBM Pelabuhan Kijing, Mahdi.Ms : Bupati Terlalu Jauh Campur Tangan

593

MITRAKITANEWS.COM, MEMPAWAH –  Pelabuhan Internasional Kijing yang terletak di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tampak mulai beroperasi pada minggu (30/08/2020) lalu, dan aktivitas perekonomian juga mulai terlihat, hal tersebut tentulah memerlukan Adanya jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)  yang dikelola oleh Koperasi, namun saat ini beredar informasi saling klaim antara buruh bongkar muat.

Mahdi.MS , Ketua Koperasi TKBM Mitra Masa ll Pelabuhan Internasional Kijing menyampaikan bahwa saat ini pihaknya terkendala dengan adanya desakan dari Pemerintah Daerah setempat yang dianggap untuk kepentingan pribadi.

“Saat ini Kita belum ada kendala, cuma ada isu desakan dari Pemerintah Daerah, sepertinya pemerintah setempat tidak merespon keberadaan TKBM Mitra Masa II untuk masuk ke pelabuhan kijing, kalau kita kaji sepertinya ada unsur kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat ramai,” pungkasnya.

Lebih jauh Mahdi.MS , menerangkan bahwa pekerja nya juga tidak sembarangan karena telah memiliki legalitas yang jelas bahkan ada yang mendapatkan sertifikasi dari luar Negri.

“Dari 2 tahun yang lalu kita sudah mempersiapkan diri untuk legalitas TKBM Mitra Masa II Pelabuhan kijing, bahkan anggota kami ada yang bersertifikasi dari luar Negeri untuk Rigging (mengikat sling pada box kontainer dan kapal),” ungkapnya.

loading...

Namun pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak, Hardi Sugianto melimpahkan kebijakan tersebut kepada Bupati Kabupaten Mempawah.

“Bupati sudah minta arahan ke kita, nanti semuanya kita kembalikan ke Bupati, boleh mencecar ke Bupati dulu,” ujarnya.

Menjawab pernyataan Hardi Sugianto, Mahdi.MS, Megaskan bahwa yang berwenang memberikan kebijakan adalah KSOP bukan Bupati.

“Pada dasarnya yang berwenang memberikan kebijakan terkait permasalahan ini adalah KSOP bukan Bupati, kalau seperti ini kayaknya Bupati terlalu jauh campur tangan, apakh mungkin sudah ada lobi dan sebagainya, kita lihat saja legalitas yang sah itu milik siapa karena kita sudah kantongi juga legalitasnya,” tegasnya.(Hen)

Berita Terkait
loading...
Komentar
Sedang memuat...
error: Content is protected !!