Pandemi Covid-19 Menjadi Momen Wujudkan Kedaulatan Pangan

156

MITRAKITANEWS.COM – Presiden Joko Widodo meminta agar stimulus ekonomi dapat menyentuh petani agar produksi hasil pertanian dapat meningkat, sehingga bahan kebutuhan pokok dan bahan pangan dapat terjaga terutama beras sebagai makanan pokok.

“Jaga terus produksi pangan agar tetap berjalan normal, pastikan petani tetap berproduksi,” ucap Jokowi pada rapat terbatas melalui video conference di Istana Bogor, Selasa (28/4).

Baca Juga :
Ketua Desk Pilkada Sumut Imbau ASN Jaga Netralitas dan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19

Sejak pertama kali dilaporkan mengenai virus Corona atau disebut Covid-19 di Tiongkok pada akhir Tahun 2019, Covid-19 dengan cepatnya menyebar ke berbagai negara dunia, termasuk Indonesia, dimana kasus positif Covid-19 pertama diumumkan pada bulan Maret 2020 lalu.

WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global Pada 25 Maret 2020, kasus positif virus corona di Indonesia merupakan yang tertinggi terhadap rasio kematian akibat Covid-19 di antara negara Asia Tenggara lainya.

Menurut David Beasley, Direktur Eksekutif World Food Programme (WFP) yang merupakan bagian dari PBB, pada 2020 masyarakat dunia yang menderita kelaparan terancam meningkat hingga 265 juta orang. Setengah dari jumlah itu akibat pandemi virus corona.

Organisasi pangan dunia atau FAO juga telah memperingatkan bahwa pandemi Covid-19 bisa menimbulkan krisis pangan, saat ini beberapa negara ASEAN juga akan mengalami kekeringan seperti India, Thailand dan Vietnam.

Pandemi berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, bahkan aspek ritual beragama mengalami perubahan.

Sementara itu, di desa dan pelosok pesisir, petani dan nelayan juga terkena dampak tersebut. Para petani yang memasuki masa panen terancam mengalami kerugian, pasalnya, harga komoditas pangan tiba-tiba melonjak turun akibat permintaan berkurang karena terjadi situasi dimana fluktuasi harga yang tidak menentu.

Bangun Food Estate

Di Indonesia gejala krisis pangan sudah mulai muncul di beberapa wilayah, terutama daerah-daerah perkotaan yang jauh dari sumber pangan. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengakui adanya potensi terjadinya krisis pangan di masa pandemi Covid-19. Ia menyebutkan indeks harga pangan dunia periode Januari-Mei 2020 cenderung mengalami penurunan.

“Penurunan relatif tajam terjadi pada harga gula, minyak nabati dan hasil peternakan,” kata Airlangga dalam Webinar IPMI bertema ‘Triple Helix Innovation for Sustainable Food System in Indonesia Amid Covid-19 di Jakarta.

Menyikapi kondisi pandemi, pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020 yang dibuka dengan sambutan Presiden Jokowi, yang diunggah channel YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 22 Oktober 2020.

Jokowi menyampaikan pesan khusus kepada setiap Pemerintah Daerah agar perlu mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam upaya mengantisipasi potensi krisis pangan. Kebijakan yang tepat tersebut, menurut Jokowi, hanya bisa lahir dari ketersediaan data yang valid.

Saat ini Pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi kelangkaan dan krisis pangan. Pemerintah melakukan penguatan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD), serta membangun Lumbung Pangan Masyarakat (LPM).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan penambahan luas lahan sawah, antara lain melalui pengembangan pangan skala luas (food estate).

“Intensifikasi pertanian sebagaimana kita pahami bersama, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang dilakukan dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang telah ada,” kata Ma’ruf di acara Dies Natalis ke-64 UNHAS, Selasa (1/9).

Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi di suatu kawasan. Food estate juga dapat menjadi lahan produksi pangan nasional, cadangan pangan, dan distribusi pangan.

Food Estate merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas. Hasil dari pengembangan Food Estate diharapkan  bisa menjadi pasokan ketahanan pangan nasional.

loading...

Di Sumatera Utara, selain Humbang Hasundutan, terdapat beberapa kabupaten lainnya yang akan menerapkan program food estate yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Wujudkan Kedaulatan Pangan

Pangan merupakan penjamin kehidupan, sedangkan lingkungan merupakan penjamin keberlanjutan pembangunan (Noer Fauzi, 2012).

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menjelaskan, ada beberapa masalah yang dihadapi petani saat pandemi Covid 19, seperti anjloknya harga produksi petani, baik tanaman pangan, hortikultura, juga perkebunan.

“Pada saat ini petani mulai panen, tapi serapan hasil panen petani dan nelayan sulit untuk diserap di pasar., karena daya beli masyarakat berkurang,” kata Henry Saragih saat webinar bertajuk “Food Estate: Solusi atau Masalah Petani di Indonesia” yang dilaksanakan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI), Kamis (22/10).

Baca Juga :
Dinas Pertanian Asahan Salurkan Bantuan GTPP covid-19 Provsu Kepada Kelompok Tani

Henry mengatakan, bahwa Food Estate tidak dapat menjadi jawaban maupun solusi atas persoalan pemenuhan pangan dan peningkatan ketahanan pangan seperti yang diinginkan pemerintah. Ia berkeyakinan Konsep Daulat Pangan (KDP) merupakan solusi atas krisis pangan dan kesejahteraan petani.

Ia mengatakan, Konsep Daulat Pangan yang dijalankan SPI sebetulnya sudah ada dalam visi misi Presiden Joko Widodo pada era 2014-2019 maupun 2019-2021.

Henry menjelaskan, KDP memiliki beberapa prinsip. Pertama, pelaku utama pertanian adalah keluarga petani, koperasi juga negara. Kedua, tanah, air dan benih dikuasai secara setara oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.
Ketiga, produksi pertanian dijalankan dalam skala kecil. Keempat, model produksi pertanian menggunakan model pertanian agroekologi. Kelima, proses pasca panen pertanian dilaksanakan dalam skala kecil dan menengah. Serta prinsip kelima yakni distribusi hasil pertanian dijalankan dalam jarak dekat dan menengah dan atau pasar lokal territori.

Dalam kesempatan yang sama, Zainal Arifin Fuad, Ketua Departemen Kajian Strategis Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki hak untuk menentukan pangannya secara mandiri, meliputi alat dan sistem produksi serta pemasaran dibidang pertanian, peternakan dan perikanan. Oleh karena itu, strategi pemerintah dalam penanganan Covid-19 untuk petani, nelayan dan masyarakat perdesaan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip kedaulatan pangan.

“Prinsip-prinsip kedaulatan pangan yang termaktub dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) menjadikan para petani dan nelayan sebagai produsen utama yang menghasilkan pangan, tanpa tergantung dari kekuatan pasar internasional. maka, ini merupakan solusi untuk menghadapi situasi pangan global yang tidak menentu saat ini” lanjut Zainal.

Ia menyampaikan, petani kecil dari keluarga-keluarga petani yang menegakkan kedaulatan pangan di masing-masing daerahnya adalah pahlawan sebenarnya yang harus didukung, bukan korporasi. Terbukti saat krisis 1998, 2008 & pandemi Covid-19, mereka inilah yang selama ini menopang pemenuhan pangan bangsa, bukan korporasi besar,” tegas Zainal.

Zainal menambahkan, SPI sendiri sudah memiliki konsep “kawasan berdaulat pangan” yang memberdayakan petani-petani kecil, sudah dipraktekkan dan terbukti menjadi solusi, menjadi harapan untuk menghindari krisis pangan, memberdayakan perdesaan, sekaligus menjadi penopang ekonomi.

Sebagai upaya melawan COVID-19 di Indonesia, yang dikutip melaului situs spi.or.id, SPI merekomendasikan beberapa hal kepada seluruh anggotanya yaitu :

  1. Menegakkan kedaulatan pangan dengan memprioritaskan produksi pangan dari petani dalam negeri;
  2. Menanam tanah-tanah yang dikuasai oleh anggota SPI dengan tanaman pangan untuk konsumsi keluarga petani dan kebutuhan pangan nasional;
  3. Terus memperkuat organisasi SPI di setiap tingkat kepengurusan; dan
  4. Mengorganisir orang-orang desa yang tak bertanah dan tak bekerja (pengangguran) untuk berjuang bersama SPI untuk menanam tanaman pangan sebagai bagian pelaksanaan kedaulatan pangan dan reforma agraria (mendistribusikan tanah bagi orang-orang tak bertanah di pedesaan yang berasal dari Tanah Obyek Reforma agraria/TORA).

“Hal ini sesuai dengan konsep Kedaulatan Pangan, yang memposisikan petani kecil dan pertanian keluarga petani sebagai produsen pangan di suatu negara” tutup Zainal yang juga anggota Komite Koordinasi Internasional La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional). (Syahmi).

Berita Terkait
Komentar
Sedang memuat...
error: Content is protected !!