Pemko Sidimpuan dan PTPN III diminta Sikapi Banjir di Desa Labuhan Rasoki, Dongan Siagian : Pelita Konstitusi Siap Ajukan Class Action

496

MITRAKITANEWS.COM – Sidimpuan : Pasca kejadian banjir di Desa Labuhan Rasoki, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara Kota Padang Sidimpuan, Kamis, (30/1/2020) yang mengakibatkan terendamnya puluhan rumah dan ambruknya jembatan yang menghubungkan antara Desa Labuhan Rasoki dengan Manunggang Jae, Dongan Nauli Siagian, S.H. yang merupakan Direktur Law Office Pelita Konstitusi mulai angkat bicara.

Dongan menegaskan bahwa pihaknya melalui Law Office Pelita Konstitusi bersama para korban banjir yang dirugikan siap untuk melakukan class action (gugatan kelompok) terhadap Pemerintah Kota Padang Sidimpuan dan PTPN III jika tidak ada solusi terbaik dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut.

Dirinya mengaku sangat prihatin atas kejadian banjir tersebut. Menurut dongan, masalah banjir yang melanda Kecamatan Sidimpuan Tenggara tentunya bukan kali pertamanya ini terjadi.

Jika dilihat dari rentetan waktu yang ada,
terhitung dari 18 Desa yang berada dikawasan Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara 4
seperti Desa Manunggang Jae, Desa Tarutung Baru, Desa Manunggang dan Desa Labuhan
Rasoki telah menjadi langganan rendaman banjir di 10 tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2008, 2009, 2019 dan terakhir di Januari 2020 lalu.

Bahkan diantara kurun waktu tersebut, ditahun 2009 menjadi banjir bandang yang cukup besar hingga menghancurkan dan menenggelamkan rumah masyarakat.

Lebih lanjut, Dongan yang merupakan Putra asli Desa Labuhan Rasoki, Sidimpuan mengatakan dengan keseluruhan rentetan kejadian banjir tersebut, hal itu tidak lain
disebabkan oleh kurang pekanya sikap Pemerintah Kota Sidimpuan dan PTPN III,
sehingga akibat banjir tersebut masyarakat mengalami banyak kerugian yang disebabkan dengan terendamnya sejumlah lahan pertanian, kolam dan rumah masyarakat.

“Jika kita lihat fakta melalui kondisi geografis dilapangan, kondisi perbukitan yang berada dikawasan Desa hampir keseluruhan areal lahan perbukitan telah gundul akibat atas terjadinya alih fungsi lahan,” ungkapnya.

Dirinya juga mengatakan, sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan administrasi dan desentralisasi didaerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, tentunya Pemko Sidimpuan memiliki kewenangan untuk mengakomodir seluruh permasalahan tersebut, terutama dalam hal penanggulangan pasca bencana.

“Seyogyanya Pemerintah Kota Sidimpuan lebih tanggap dalam menggali penyebab
serta memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang kerap menjadi korban banjir,” ucapnya.

Dijelaskanya lagi, kejadian ini menjadi suatu kewajiban pemerintah kota, mulai dari pemenuhan sandang dan pangan, sampai pada ganti rugi.

Ia melanjutkan, Regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan secara jelas telah memberikan kewajiban tanggungjawab bagi setiap perusahaan perkebunan untuk mengakomodir kepentingan lingkungan yang berada diareal setiap usaha perkebunan, baik dalam upaya pengelolahan, pengawasan, pemeliharaan dan analisa atas dampak risiko lingkungan hidup.

“Saya juga sedikit menyayangkan keberadaan Perkebunan PTPN III yang terkesan kurang peka terhadap pemeliharaan lingkungan sekitar permukiman masyarakat sebagai desa pendamping perkebunan,” ungkap Dongan, yang juga merupakan Ketua BBH Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara. (Lutfan)

Berita Terkait
Komentar
Sedang memuat...
error: Content is protected !!