Pencabutan SIUP Hotel Tresya Dinilai Mal Prosedur

113

 

MITRAKITANEWS.COM, Tanjungbalai – Kuasa hukum hotel Tresya Tanjungbalai Dani Sinatra menilai surat keputusan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) pemerintah kota Tanjungbalai terkait pemberhentian sementara Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terhadap hotel Tresya merupakan Mal Prosedur artinya tidak sesuai dengan tindakan sebagaimana mestinya.

“Ada kekeliruan dalam surat keputusan pencabutan izin operasi sementara hotel Tresya. Karena hal ini kami lihat dasarnya hanya berdasarkan penyelidikan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Padahal seharusnya Dinas Pariwisata yang merekomendasikan ke Dinas Perizinan untuk mengeluarkan surat pencabutan izin operasi oleh Dinas Perizinan,” kata Dani saat jumpa pers usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Tanjungbalai, Senin (16/2/2021) siang.

Dani mengatakan pemerintah daerah setempat semestinya tidak cacat administrasi dalam mengambil setiap tindakan. Sebab eksekusi terhadap usaha kliennya tersebut dalam administarsi pemerintahan menurutnya tidak cermat dalam pengambilan langkah kebijakan yang justru merugikan banyak pihak.

“Perlu rekan-rekan awak media ketahui dalam undang-undang administrasi pemerintahan, kalau ada surat keputusan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur dia sifatnya tidak sah atau mal prosedur. Jangan perbuatan pihak Pemko Tanjungbalai terkesan menzalimi. Yang merasakan kerugian itu kan kami. Kami juga warga negara yang punya hak asasi untuk bekerja berusaha dan mencari pekerjaan,” jelasnya.

loading...

Dani mengatakan saat ini ia bersama tim kuasa hukum hotel Tresya tengah berupaya melakukan langkah secara persuasif kepada DPRD dan pihak terkait.

“Kami melaksanakan itikad niat baik hari ini. Kami ke DPRD membicarakan persoalan ini melalui RDP dengan pihak penerbit surat keputusan itu yaitu Pemko Tanjungbalai melalui Dinas Perizinan. Karena mereka mitra yang bersifat sejajar. Sementara DPRD merupakan kontrol terhadap kinerja mereka.

“Kami tadinya berharap kepada DPRD agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini. Tapi yang sangat kami sayangkan dan faktanya, pihak-pihak pemangku kebijakan yang diundang RDP tidak ada satupun yang hadir. Seperti Sekda, Kadis Perizinan, Kadis Pariwisata dan Kadisnaker tidak datang, hingga persoalan kami ini mengalami penundaan dan ketidakpastian. Yang datang tadi cuma staf-staf nya. Itupun hanya staf dari Dinas Perizinan,” terangnya.

Dani menegaskan ditutupnya izin operasi hiburan malam di hotel Tresya akan menjadi musabab klien nya mengalami kerugian total. Situasi tersebut menyebabkan pemilik hotel tak bisa membayar kewajiban kepada karyawan hotel seperti seharusnya selama 2 bulan mendatang.

“Kalau selama ini ada rekan media yang mungkin sudah mengetahui langkah yang kami tempuh dengan membawa masalah ini ke PTUN akhirnya. Kami mungkin berikan gambarannya tapi kami tinggal menghitung berapa kerugian yang dialami oleh hotel Tresya dan siapa yang harus bertanggung jawab disitu nanti. Tentunya hal ini adalah akibat kecerobohan dari pihak Pemko Tanjungbalai.

“Kemudian yang perlu kami sampaikan mempertanyakan tempat hiburan malam lainnya yang ada di kota Tanjungbalai. Boleh rekan-rekan media kroscek, usaha siapa yang memiliki izin dan siapa yang tidak. Klien saya ini punya izin tapi kenapa izin usahanya dicabut sementara. Padahal hotel dan lokasi hiburan malam yang lain banyak yang tidak punya izin atau belum memiliki perizinan lengkap. Kenapa tidak dilakukan penutupan dan dibiarkan begitu saja. Tanpa aturan jam malam tanpa menyelidiki apakah usaha tersebut sudah mematuhi protokoler kesehatan Covid-19,” tutup Dani dalam pernyataannya. (Sirait).

Berita Terkait
loading...
error: Content is protected !!