Pengalihan Dana Desa Mulai Digugat

5.280

Oleh: Putra Mangaratua Siahaan, S.Sos

MITRAKITANEWS.COM. : Pemerintah beberapa waktu lalu baru saja mensahkan “Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang”.

Undang-undang ini dibuat untuk menetapkan perppu menjadi Undang-undang. Sebelumnya Presiden sudah menerbitkan perppu sebagai dasar hukum tindakan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

Kita ketahui bersama, Covid-19 yang awalnya merupakan krisis kesehatan, kini bertransformasi menjadi krisis keuangan global. Indonesia sebagai negara berkembang yang kebijakan ekonominya belum sepenuhnya berdaulat karena masih mengikuti tren global akhirnya juga turut merasakannya.

Pada Undang-undang No.2 Tahun 2020 itu, pasal 28 Ayat8 yang menyatakan pasal 72ayat (2) dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menerangkan sumber pendapatan alokasi anggaran yang berasal dari belanja pusat untuk desa dinyatakan tidak berlaku lagi, sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.

Dengan demikian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dana desa terancam tak dapat diberikan karena dialihkan untuk penanganan penyebaran  Covid-19.

Untuk kita ketahui, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Namun dari seluruh anggaran dana desa yang berkisar Rp72 Triliun disisihkan 30 persen atau sebesar Rp22,4 Triliun untuk Bantuan Langsung Tunai. Namun belakangan jumlah ini dinaikkan menjadi Rp 31 Triliun. BLT yang tadinya diterima Rp.1.8 jt per keluarga menjadi Rp.2.7 jt yang disalurkan secara bertahap.

Dengan demikian skema penyaluran manfaat dana desa diubah, yang sebelumnya untuk pembangunan desa kini mutlak digunakan dalam penanggulangan Covid-19. Hanya saja masyarakat desa tetap mendapatkan manfaat langsung dalam bentuk lain yaitu berupa BLT.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 2 Tahun 2020 maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dipastikan akan mengalami defisit anggaran. Sumber APBdes nantinya hanya berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa yang besarannya 10% dari dana perimbangan Kabupaten/Kota. Kondisi ini akan sangat terasa bagi pembangunan desa yang sudah direncanakan.

Dengan adanya Undang-undang No. 2 Tahun 2020 ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Pemerintah bertujuan melakukan berbagai langkah extraordinary untuk pengamanan di bidang kesehatan, perlindungan masyarakat secara luas melalui jaring pengaman sosial dan upaya perlindungan dan pemulihan ekonomi dan sistem keuangan.

Keputusan pengalihan dana desa sesuai amanat Undang-undangNo. 2 Tahun 2020 ternyata mendapat penolakan. Penolakan dilakukan dengan pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan gugatan dilakukanTriono dan Suyanto. Keduanya merupakan kepala desa di Kabupaten Ngawi. Triono Kepala Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk tiga periode. Sedangkan, Suyanto Kepala Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi Jawa Timur.

Sifat perppu yang dikeluarkan dalam keadaan mendesak membuat pembahasannya pun dilakukan sesegera mungkin mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang harus membutuhkan penanganan secepatnya.

Untuk membatalkan kebijakan undang-undang itu hanya dapat dilakukan dengan langkah Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Karena sebelumnya Undang-undang No. 2 Tahun 2020 itu berbentuk Perppu yang tidak sempat dilakukan pembahasan panjang seperti pembentukan Undang-undang pada umumnya.

Tujuan diberlakukannya Undang-undang No. 2 Tahun 2020 dinilai tepatuntuk pemulihan ekonomi dan pengamanan di bidang kesehatan, hanya saja dalam hal penghapusan dana desa dinilai telah menciderai amanat Undang-undang desa yang memiliki asasrekognisi dan subsidiaritas seperti dicantumkan didalamnya sebagai asas pembentukan Undang-undang tentang desa.

Asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul. Misalnya berupa adat desa, daerah desa, batas wilayah desa, peraturan desa, aset desa, dan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi desa. Sedangkan asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.

Sebelum adanya Undang-undang desa, desa terkungkung kebijakan dan arah pembangunan karena ditentukan oleh struktur diatasnya seperti Kecamatan, Kabupaten/Kota.

Dua asas ini menjadikan desa memiliki kekuatan untuk mengatur dirinya sendiri berdasar aset dan potensi yang dimilikinya. Desa menjadi semacam daerah otonomi yang kecil. Segala keputusan untuk kemajuan desa ditentukan oleh musyawarah desa.

Pembangunan desa seperti yang diamanatkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 memang perlu namun ditengah keadaan yang mendesak pemerintah mengalami kegalauan yang luar biasa dalam hal penyelamatan dan pemulihan ekonomi.

Yang menjadi pertanyaan sampai kapan kondisi ini terus berlanjut. Jika memang keadaan sudah mulai membaik dan kondisi keuangan negara teratasi ada baiknya sesegera mungkin mencabut Undang-undang No. 2 Tahun 2020 ini karena menghambat pembangunan dan dirasa merenggut hak-hak masyarakat desa sesuai amanah Undang-undang No 6 Tahun 2014.

Tentunya masyarakat desa berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan pasal 28 ayat 8 dalam Undang-undang No2 Tahun 2020.

Pemerintah mungkin bisa memilih alternatif lain untuk mengatasi defisit keuangan dalam penanggulangan Covid-19. Jika itu terjadi, anggaran ditahun 2021 sumber dana desa yang berasal dari dana APBN akan tetap ada. Dengan demikian pembangunan di desa akan tetap terlaksana dengan baik.

Jadi nantinya walaupun kondisi pandemi sudah membaik dan Covid-19 mungkin sudah hilang, diharapkan semoga pemerintah suatu waktu tidak kembali menggunakan Undang-undang No.2 Tahun 2020 sebagai dasar pengalihan anggaran jika pemerintah menganggap negara sedang dalam ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

Setelah pandemi berlalu, yang dimaksud dengan ancaman membahayakan perekonomian nasional perlu kajian lebih lanjut, agar penerapan Undang-undang ini tidak subjektif hanya berdasarkan kacamata pemerintah saja.

 

Berita Terkait
Komentar
Sedang memuat...
error: Content is protected !!