UU 2/2020 Berpotensi Hentikan Dana Desa, Ini Tanggapan Kades Di Asahan

4.103

MITRAKITANEWS.COM, Asahan – Berbagai kalangan memaknai pasal 28 ayat (2) pada UU 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan bahwa alokasi dana desa berpotensi dihentikan. Hal ini terlihat atas gugatan Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara ke Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 23 Juni 2020. Mereka mengajukan judicial review atas UU Nomor 20/2020 khususnya 28 ayat (2) karena dianggap merugikan masyarakat desa.

Dalam UU 2/2020 tersebut, tepatnya di Pasal 28 menyebutkan, pasal tertentu pada beberapa UU lainnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Salah satu UU yang terdampak adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat (2) berserta penjelasannya. Dimana, dalam pasal tersebut berbunyi “Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan”.

Menanggapi hal tersebut, salah satu Kades di Kabupaten Asahan, tepatnya di Des Silo Baru, Kecamatan Silo Laut, Ahmad Sofyan mendukung atas penerbitan undang-undang itu, dimana jika acuannya menjadi kepentingan negara dalam penanganan Covid-19.

“Saya sudah baca isinya, jika benar Dana Desa akan dicabut saya siap menerima apabila itu bertujuan untuk negara,” ujar Ahmad Sofyan saat dikonfirmasi melalui telepon, Rabu (24/6/2020).

Kepala Desa Silo Baru yang baru-baru ini disahkan sebagai Desa kemaritiman itu juga mengatakan, namun dampak yang akan terjadi adalah penundaan pembangunan di desa, sebab Dana Desa itulah yang digunakan untuk pembangunan di desa.

“Sehingga pembangunan yang sudah dicanangkan oleh para pemohon dan perangkat desa dalam Musrenbangdes dan RPJMDES untuk kesejahteraan dan kemakmuran warga desa terancam tidak terealisasi,” ujarnya.

Ia juga berharap agar Undang-Undang tersebut segera dikaji lebih dalam sebab program Dana Desa sangatlah berguna untuk pembangunan, namun jika pemberhentian Dana Desa itu menjadi upaya penyelamatan untuk negara maka dirinya juga mendukung itu hal lebih baik.

“Yang pastinya kita saat ini fokus dengan antisipasi Covid-19, dan saya berharap Negara fokus dengan mengatasi virus ini,” akhir Kades yang cukup dikenal oleh warga Asahan.

Diketahui, UU 2/2020 telah disahkan menjadi Undang-Undang. Undang-undang tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II DPR pada tanggal 12 Mei 2020. (Nanda)

Berita Terkait
Komentar
Sedang memuat...
error: Content is protected !!